Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai politik tertua di Indonesia, tengah bersiap menghadapi Muktamar ke-10 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 September 2025. Muktamar ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi perjalanan partai sekaligus menentukan arah kepemimpinan di masa depan.
PPP dikenal dengan visi yang menekankan keadilan sosial, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan. Namun, tantangan politik saat ini menuntut partai untuk menyeimbangkan tradisi dengan dinamika politik modern, termasuk regenerasi kader dan tuntutan masyarakat akan kepemimpinan yang transparan dan efektif.
Muktamar kali ini diikuti oleh peserta dari seluruh DPW, DPC, serta anggota DPRD PPP se-Indonesia. Kehadiran mereka menentukan arah dukungan bagi calon Ketua Umum baru dan mencerminkan kekuatan internal partai.
Beberapa nama telah muncul dalam bursa calon Ketua Umum, baik dari kalangan eksternal maupun internal. Dari eksternal, tercatat Mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman; Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Sementara itu, kandidat internal antara lain Plt Ketum Muhammad Mardiono, M Romahurmuziy, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, dan Sandiaga Salahudin Uno.
Dukungan peserta Muktamar dan keputusan partai akan menentukan arah PPP ke depan. Fokus utama adalah menegaskan identitas partai sebagai organisasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, mampu menyeimbangkan tradisi dan modernitas, serta memimpin dengan integritas.
Sejarah menunjukkan bahwa PPP mampu menghadapi tantangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang berubah. Muktamar ke-10 menjadi momentum penting untuk menegaskan strategi partai ke depan, sekaligus menjawab pertanyaan: Quo vadis PPP?
Penulis: Azis Chemoth
