SITUBONDO – Suasana Gedung DPRD Kabupaten Situbondo kembali memanas. Senin (29/9/2025), LSM Siti Jenar untuk kedua kalinya mendatangi kantor dewan guna menolak keberadaan stockpile sawdust di Kecamatan Banyuglugur. Mereka menilai rekomendasi Komisi III lebih berpihak pada pengusaha dibandingkan aspirasi masyarakat.
Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto, memimpin langsung audiensi singkat yang berlangsung penuh ketegangan. Ia bahkan sempat menggebrak meja sebagai bentuk kekecewaan atas sikap DPRD yang dinilai membiarkan polemik berlarut tanpa solusi jelas.
“Komisi III punya tugas mengawasi pembangunan dan lingkungan hidup. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan jelas memihak pengusaha, bukan rakyat yang terdampak,” ujar Eko.
Komisi III sebelumnya sudah melakukan inspeksi lapangan dan rapat dengar pendapat pada 16 September 2025. Namun, hasil rekomendasi yang diumumkan 25 September dinilai ironis karena warga yang terkena dampak tidak dilibatkan dalam forum tersebut.
Padahal masyarakat Banyuglugur tegas menolak aktivitas stockpile. Timbunan serbuk kayu dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran, menyumbat drainase saat hujan, merusak tanah, hingga memicu kebakaran. Lokasi yang bersebelahan dengan masjid juga disebut meresahkan warga yang beribadah.
“Warga sudah berkali-kali melapor ke desa, kecamatan, hingga kepolisian. Karena diabaikan, mereka akhirnya turun langsung bersama kami. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu benturan dengan pihak perusahaan,” kata Eko.
Sebelumnya, ratusan massa LSM Siti Jenar telah menggelar demonstrasi pada 15 September di Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo. Mereka menuntut penutupan stockpile sawdust sekaligus menyoroti tambang galian C ilegal yang merugikan daerah.
Saat itu, Sekda Wawan Setiawan menjanjikan investigasi gabungan, dan Wakil Ketua DPRD Andi Handoko berjanji menuntaskan masalah ini. Namun, masyarakat menilai tindak lanjut pemerintah maupun DPRD tak sejalan dengan janji mereka.
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyatakan pihaknya akan menggelar rapat ulang mengenai rekomendasi stockpile sawdust. “Kami akan meninjau dan mendalami kembali masalah ini,” ujarnya.
Namun, Eko menegaskan kekecewaannya terhadap kinerja wakil rakyat. “Apa gunanya DPRD kalau tak melibatkan masyarakat? Kami bayar gaji kalian untuk membela rakyat, bukan pengusaha. Jika terus begini, warga siap bertindak lebih tegas,” tutupnya. (Red/Tim)
