JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital RI, Hj. Meutya Viada Hafid, menegaskan bahwa digitalisasi UMKM harus dibarengi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) agar kreativitas anak bangsa tidak mudah diklaim pihak asing.
“Perlindungan HAKI bukan hanya soal legalitas, tetapi juga penghormatan terhadap karya lokal. Saya ingin lebih banyak produk UMKM Indonesia mendunia dengan bangga,” ujar Meutya, dikutip dari RRI, Selasa (4/3/25).
Saat ini, 50 persen UMKM telah sukses masuk ke e-commerce dan mencatatkan pertumbuhan omzet lebih dari 88 persen. Meutya optimistis angka ini masih bisa meningkat.
“Jika partisipasi UMKM digital mencapai 70 persen, dampaknya bagi ekonomi nasional akan luar biasa. Kami di Kemkomdigi siap mendukung penuh dengan berbagai program digitalisasi,” tambahnya.
Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, H. Ahmad Ridha Sabana, mengungkapkan bahwa 80 persen HAKI di sektor ekonomi kreatif saat ini justru didaftarkan oleh pihak asing. Akibatnya, banyak pengrajin lokal, terutama di Bali dan Jawa, kesulitan memasarkan produk mereka.
“Ini tantangan besar yang harus segera kita atasi. UMKM harus memiliki perlindungan HAKI yang kuat agar bisa terus berkembang,” tutupnya. (red)
