JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengajak pesantren untuk mengambil peran aktif sebagai pusat pemberdayaan desa melalui berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
“Kita harus meninggalkan sistem pendidikan yang hanya bersifat formalitas. Pesantren dan perguruan tinggi perlu memiliki semangat yang sama, yakni pendidikan sebagai alat pemberdayaan,” ujar Muhaimin pada Kamis (19/6/2025).
Ia menekankan pentingnya pendidikan yang mampu menciptakan perubahan, tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga dalam mendorong kemandirian dan semangat wirausaha di masyarakat.
Muhaimin menambahkan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan desa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 menunjukkan bahwa sekitar 5,5 juta penduduk miskin masih berada di wilayah pedesaan.
“Desa harus menjadi titik awal perubahan menuju kesejahteraan. Membangun desa berarti membangun masa depan bangsa,” tegasnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menggalakkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih Desa dan memperkuat lebih dari 65.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Muhaimin yakin kolaborasi antara koperasi desa dan BUMDes berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas di wilayah pedesaan. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut tidak bisa ditanggung pemerintah sendiri.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan komunitas lokal.
“Kita butuh akademisi yang memperkuat dengan ilmu dan teknologi, dan kita butuh pesantren sebagai penggerak dari akar rumput. Jika keduanya bersinergi, hasilnya akan luar biasa,” pungkas Muhaimin. (red)
